News

Begini Cara Kerja Aplikasi e-Tilang Ketika Pengguna Kena Tilang

[Foto: Pixabay.com]
Banyak pengendara kendaraan bermotor enggan menjalani proses hukum ketika tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas, di antaranya karena proses sidang yang cukup merepotkan dan makan waktu, seperti harus datang ke pengadilan dan mengantri untuk membayar denda dan mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan, belum lagi jika bertemu oknum petugas yang meminta sogokan dalam jumlah besar. Namun baru-baru ini, Kepolisian Republik Indonesia telah menerapkan sistem elektronik yang bakal memudahkan proses tilang yang selama ini cukup merepotkan.

Teknologi memang seharusnya memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Karena itulah, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berinsiatif untuk mulai menggunakan bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) mulai akhir Desember 2016 ini di wilayah DKI Jakarta. E-tilang juga akan diberlakukan di 15 daerah lainnya mulai tahun 2017 mendatang.

Aplikasi e-tilang sebenarnya sudah mulai diperkenalkan pada akhir Oktober 2016 lalu. Korlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto menjelaskan pada saat peluncuran, bahwa aplikasi e-tilang ini dibuat sebagai bagian dari usaha kepolisian untuk membersihkan praktek-praktek pungli yang masih sering terjadi. Dengan diberlakukannya e-tilang, diharapkan masyarakat dan oknum-oknum polisi tak akan melakukan pungutan liar atau sogokan dalam proses penilangan.

Pada Oktober lalu, Korlantas Polri telah melakukan pelatihan terhadap 64 Polres di seluruh Indonesia.

Menurut Agung, aplikasi e-tilang ini merupakan usaha Polri untuk menjalankan instruksi Presiden Jokowi mengenai penggunaan teknologi dalam proses hukum dan pemerintahan, dan bentuk implementasi instruksi dari Kapolri Tito Karnavian.

Aplikasi e-tilang digagas pertama kali oleh Polres Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menurut Kapolres Kediri AKBP Akhmad Yusep Gunawan, e-tilang bisa mempercepat dan mempermudah proses tilang terhadap pengendara kendaraan bermotor di jalanan. Dengan e-tilang, sidang dan proses lainnya bisa dilakukan langsung di tempat. Selain itu, “Sisa uang tilang tak ada lagi (yang berada di tangan polisi), karena langsung dikembalikan kepada pelanggar ke rekeningnya,” kata Akhmad kepada Liputan6, Selasa, 11 Oktober 2016 lalu.

Menurut keterangan dari Agung di sela acara pengesahan MoU e-Government yang juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perwakilan dari 17 provinsi tentang pemanfaat pelayanan bebasis aplikasi di Gedung Sate, Bandung, 25 November 2016 lalu, aplikasi tilang elektronik ini nantinya bisa diunduh di berbagai platform dan sistemnya memanfaatkan mobile banking.

Mengenai mekanisme penggunaan e-tilang, Agung menjelaskan ketika pengguna jalan raya ditilang, pengguna yang melanggar tersebut bisa membuka aplikasi e-tilang dan melihat jenis pelanggaran yang ia lakukan, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Pelanggar juga bisa melihat jumlah denda yang harus dibayar, dengan nilai denda yang ditentukan berdasarkan kesepakatan DILJAPOL (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian). Pelanggar bisa mentransfer denda, sehingga ia bisa mengambil surat-surat yang menjadi barang buktinya lagi tanpa melalui proses sidang.


Jangan lupa ikuti kami di Twitter untuk mendapatkan update terbaru dari @LabanaID