Home  »  News   »  
News

Buntut Gagalnya Kudeta di Turki, WikiLeaks Sebarkan Rahasia Pemerintah Hingga Akhirnya Diblokir

[Ilustrasi via sacredheartsectrum.com]
[Ilustrasi via sacredheartsectrum.com]
Menurut laporan The Guardian, WikiLeaks diblokir di Turki pada hari Rabu (20 Juli 2016),  setelah mereka merilis ratus ribuan email dari partai yang berkuasa di negara itu menyusul kudeta militer yang gagal pada akhir pekan lalu.

Langkah ini diambil beberapa jam setelah WikiLeaks mempublikasikan sebanyak 300.000 e-mail dan 500.000 dokumen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang merupakan partai dari presiden Recep Tayyip Erdoğan, sejak tahun 2010 lalu.


Awalnya, publikasi dokumen tersebut dijadwalkan untuk kemudian hari, namun WikiLeaks mengatakan pada hari Selasa (19 Juli 2016) bahwa dokumen tersebut dipublikasikan dalam rangka “menanggapi pembersihan pasca-kudeta oleh pemerintah.”

Dewan Telekomunikasi Komunikasi Turki mengatakan bahwa mereka telah menindaklanjuti publikasi oleh WikiLeaks. Dengan begini, seluruh warga Turki tidak akan bisa membaca e-mail dan dokumen rahasia yang dipublikasi WikiLeaks kecuali jika mereka menggunakan VPN, atau virtual private network, untuk mengakali pemblokiran ini.

Sebenarnya, masyarakat Turki sendiri sudah terbiasa menghadapi situasi di mana jejaring sosial dan media diblokir oleh pemerintah. Pada hari Jumat yang lalu saja, pihak militer Turki dilaporkan telah menutup layanan internet seperti Facebook dan Google selama upaya kudeta. Setelah WikiLeaks mengumumkan rencananya untuk merilis e-mail dan dokumen rahasia AKP, infrastruktur situs tersebut dilaporkan “kerap mendapatkan serangan” dari berbagai pihak luar. WikiLeaks juga mengimplikasikan dalam kicauan di akun Twitter-nya bahwa pemerintah Turki atau sekutu-sekutunya merupakan dalang dari serangan ini.

Seorang pejabat senior Turki mengatakan bahwa pemblokiran terhadap konten WikiLeaks dilakun karena konten yang dimaksud merupakan informasi curian yang diperoleh secara ilegal.

Sejak terjadinya kudeta, pemerintah Turki dilaporkan telah membatasi aktivitas di internet dan menahan ribuan polisi, hakim, jaksa, guru, dan staf universitas.