Setelah pemerintah kota Munich yang sukses memigrasikan seluruh sistem komputasi mereka ke sistem operasi opensource, kini sepertinya India tidak mau ketinggalan. Pemerintah India membuat kebijakan baru yang mewajibkan kantor-kantor pemerintahan menggunakan software open source.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika India ini mewajibkan agar setiap proyek-proyek pengembangkan aplikasi e-governance mempertimbangkan OSS (Open Source Software). Penggunaan software closed-source masih dimungkinkan, namun harus dengan alasan yang sangat kuat.
Saat ini hampir semua aplikasi e-Governance di India masih menggunakan software closed-source. Dengan menggunakan aplikasi closed-source pemerintah India terikat pada perjanjian dengan masing-masing pembuat aplikasi. Hal ini menghambat pemerintah India untuk memodifikasi, mempelajari maupun mendistribusikan kembali hal modifikasinya.
Dengan menggunakan aplikasi open source, pemerintah berharap kesulitan – kesulitan tadi bisa teratasi.
[Sumber: trak.in]
