News

Microsoft Ajukan Program Pengecualian Dalam Kebijakan Larangan Imigrasi Trump

[Foto: Presiden Microsoft Brad Smith | ehealthireland.ie]
Microsoft kabarnya telah mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan program pengecualian dalam keppres terkait larangan imigrasi. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS John Kelly dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillers, Presiden Microsoft Brad Smith mengajukan rincian program pengecualian yang telah ia susun.

“Di luar sana terdapat banyak pemegang visa taat hukum yang merupakan seorang orang tua. Mereka berada di luar Amerika Serikat pada hari Jumat lalu dan tidak bisa pulang ke Amerika Serikat,” tulis Smith dalam sebuah postingan di blog Microsoft. “Orang tua ini terdampar dan dipisahkan dari anak-anak mereka. Ada juga orang lain yang menghadapi situasi darurat di keluarga mereka, misalnya mengunjungi orangtua yang sedang sakit parah.”


Microsoft sendiri kabarnya memiliki 76 orang karyawan (beserta 41 orang tanggungannya), yang memiliki visa nonimigran dan secara langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut. Mereka pun berusaha mencari jalan tengah dari permasalahan ini dan mengajukan sebuah program pengecualian visa yang diberi nama “Responsible Known Travelers with Pressing Needs” (Pelancong Bertanggung Jawab Dengan Kebutuhan Mendesak). Untuk mendapatkan pengecualian, orang-orang yang ditahan harus memenuhi empat ketentuan, yakni:

  • Pelancong diharuskan memiliki visa kerja yang sah dan disponsori oleh pejabat di perusahaan Amerika tempat dia bekerja yang terdaftar dalam program  E-Verify, memegang visa pelajar F-1, atau merupakan anggota keluarga langsung dari pemegang visa dan memiliki visa non-imigran turunan.
  • Pelancong tidak diperkenankan memiliki catatan kriminal.
  • Pelancong harus memiliki “keadaan darurat terkait keluarga atau keperluan bisnis” dan tidak pergi ke luar negeri selama lebih dari dua minggu.
  • Pelancong tidak boleh berpergian melalui salah satu dari tujuh negara yang termasuk ke dalam larangan tersebut.
Baca Juga:  Petinggi Microsoft Sebut Mixed Reality Bakal 'Mematikan' Smartphone

Smith mengakui bahwa proposal yang ia berikan belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karena larangan imigrasi. Namun, ini merupakan sebuah langkah awal yang diharapkan bisa mendorong pihak lain untuk turut berkontribusi dan mencari solusi bagi masalah ini. Sejauh ini, belum ada informasi apakah proposal ini tengah dikaji dan dipertimbangkan oleh Departemen Luar Negeri AS atau Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.