News

Presiden Donald Trump Hadapi Tuntutan Hukum Karena Memblokir Sebuah Akun Pengguna Twitter

[Foto: Shutterstock/txking]
Kepresidenan Donald Trump di Amerika Serikat sedang berada di bawah tekanan. Presiden ke-55 AS tersebut menghadapi pengawasan ketat terkait hubungannya dengan Rusia, setelah email seorang putra Trump yang menunjukkan Rusia yang telah ikut campur dalam pemilihan presiden dipublikasikan.

Donald Trump Jr merilis pertukaran email antara dirinya dan penerbit musik Rob Goldstone di Twitter, setelah New York Times menerbitkan sebuah artikel tentang keberadaan mereka. Pengungkapan kolusi secara proaktif melalui situs media sosial tersebut membuat frustrasi para jurnalis yang telah menyelidiki masalah ini lebih dari setahun.

Ini jelas bukan pertama kalinya anggota keluarga Trump menggunakan jejaring sosial untuk mengungkapkan informasi baru. Presiden yang hobi nge-tweet ini telah menggunakan akunnya sendiri untuk mengejek Korea Utara, mengkritik mantan direktur FBI James Comey, dan memberikan informasi mengenai diskusi tersebut dengan Putin.

Trump begitu produktif dalam memposting tweet, sehingga sekretaris pers Sean Spicer harus memastikan bahwa semua tweet tersebut adalah pernyataan resmi dari Gedung Putih. Sebuah bot bahkan telah “ditugaskan” untuk memasang tweet Trump di kop surat resmi Gedung Putih.

Baca Juga:  Cara Menonaktifkan dan Menghapus Akun Instagram

Tidak mengherankan, tweet Trump tidak selalu diterima. Haters selalu ada dimana-mana. Karena itulah, Presiden telah memblokir banyak orang agar tidak bisa melihat tweets-nya yang kebanyakan memenuhi batas 140 karakter. Sebagai tanggapan atas pemblokiran ini, sebuah tuntutan hukum terhadap Trump telah diajukan di New York yang mengklaim bahwa dia melanggar konstitusi AS.


“Akun @realDonaldTrump adalah semacam balai kota digital di mana Presiden dan para pembantunya menggunakan fungsi tweet untuk mengkomunikasikan berita dan informasi kepada publik,” gugatan yang diajukan oleh Knight First Amendment Institute mengatakan. Dokumen hukum tersebut berpendapat bahwa saat Trump menggunakan Twitter sebagai “forum” untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mereka yang tidak memiliki akses terhadap akun Twitternya telah diabaikan, seperti dilaporkan Wired.

Secara khusus, ia menuduh bahwa mereka yang diblokir memiliki hak Amandemen Pertama, dan dengan pemblokiran tersebut hak mereka telah dihapuskan tanpa alasan yang bisa diterima. Amandemen tersebut mengatakan bahwa pemerintah AS seharusnya tidak menghalangi orang untuk dapat berbicara dengan bebas dan berkumpul dengan damai.

Baca Juga:  Suara Video Instagram Kini Otomatis Langsung Terdengar Begitu Diputar

“Hal ini [memblokir] memberlakukan pembatasan yang tidak konstitusional terhadap partisipasi mereka dalam forum publik yang ditunjuk,” kata tuntutan tersebut. Para penuntut mengatakan bahwa mereka yang diblokir memiliki “batasan berbasis sudut pandang” yang diterapkan terhadap mereka. The Knight Institute, yang mewakili sejumlah orang yang diblokir oleh Trump, terus mengatakan bahwa karena Twitter digunakan sebagai ruang publik untuk diskusi, pemimpin negara seharusnya tidak dapat melarang orang membalas tweetnya—bahkan jika tanggapannya sangat kritis.

Tidak diketahui berapa banyak orang yang diblokir Trump namun akun resmi @realDonaldTrump diikuti oleh 33,7 juta orang di seluruh dunia. Sekretaris redaksi Sean Spicer dan direktur media sosial Gedung Putih Daniel Scavino juga disebutkan dalam tuntutan hukum, karena diyakini mereka dapat mengakses dan memblokir orang-orang dari akun resmi Presiden.

Gugatan tersebut memuntut agar pemblokiran pengguna terhadap pengguna dinyatakan tidak konstitusional, agar mereka yang diblokir bisa kembali mengakses akun Trump, dan Trump “dilarang” untuk menghalangi orang melihat akunnya di masa datang.

Baca Juga:  Fenomena Beauty Vlogger dan Peluang Influencer Marketing pada Industri Kosmetik

Jika jaksa federal meloloskan kasus tersebut dan setuju dengan argumen Knights Institute, hal ini akan menjadi pengembangan lebih lanjut dalam undang-undang kebebasan berbicara di AS. Kasus ini bukan yang pertama kalinya tweet Presiden dipermasalahkan di pengadilan. Pada tanggal 12 Juni, pengadilan banding menggunakan tweet Trump tentang aturan “travel ban” yang dibuatnya, untuk memblokir proposal tersebut.